Detail Hasil Pencarian

Judul :
Pengaruh PP no. 10 tahun 1983 bagi keutuhan keluarga PNS Di propinsi DIY
Pengarang : Sri Nyantosani
Jurnal : Mimbar Hukum 1989, I(8)
Tahun : 1989
Summary / Kata Kunci : Situasi dan ketenteraman hidup rumah tangga PNS merupakan salah satu faktor yang penting peranannya dalam usaha membantu meningkatkan tugas-tugas kedinasan, maka kehidupan PNS harus ditunjang oleh kehidupan keluarga yang serasi, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya tidak diganggu oleh masalah keluarga. Oleh karena itu dikeluarkanlah PP. 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Percerailan bagi PNS.
Peraturan Pemerintah tersebut pada pokoknya lebih mempersulit PNS yang akan berpoligami dan akan melakukan perceraian daripada UUP. Serta melarang PNS hidup bersama di luar perkawinan.
Dengan dikeluarkannya PP. tersebut, PNS yang akan melakukan perkawinan poligami dan perceraian harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Pejabat.
Keharusan adanya ijin dari Pejabat tersebut dimaksudkan Pemerintah untuk menghambat terjadinya poligami dan perceraian yang
Laporan Hasil Penelitian dilakukan PNS.
Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif yaitu menggambarkan kejadian perkawinan dan perceraian sebelum dan sesudah berlakunya PP tersebut, sehingga dapat diketahui apakah terdapat penurunan ataukah penambahan prosentase PNS yang melakukan poligami dan perceraian setelah berlakunya PP. Nomor 10 tahun 1983 di Daerah penelitian.
Sedangkan penelitian dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan responden yaitu PN, PA, KUA. Kantor Catatan Sipil dan Atasan PNS yang bersangkutan, di DIY, secara purposive non random sampling.
Hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan penurunan prosentase PNS yang melakukan poligami dan perceraian sesudah berlakunya PP 10 Tahun 1983 di daerah penelitian.

Kata Kunci: Perkawinan - Undang-Undang dan Peraturan - PNS - PP 10
File : Login Required
     
Sitasi  
    (tidak ada sitasi)
     
Referensi    
1.   ---, Himpunan Tanya Jawab Rapat Kerja MA dengan Pengadilan Tingkat Banding di Daerah (Rakerda) Tahun 1987, 1987
2.   ---, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 1974
3.   ---, PP Nomor 10 tahun 1983 ten-tang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, 1983
4.   ---, PP. 10 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS, 1980
5.   ---, PP. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1975
6.   ---, Surat Edaran Kepala BAKN No. K70-25/2-1-118 tentang Penjelasan pasal 3 ayat 1 PP 10 Tahun 1983, 1983
7.   ---, Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaan Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, 1983
8.   ---, Surat Edaran MA RI No. 5 Tahun 1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP. No. 10 Tahun 1983, 1983
9.   ---, Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. M101-UM.05.01. tentang Ketertiban, 0000
10.   ---, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1974
11.   ---, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian, 1974
12.   Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, 1985
13.   Ali Afandi, Hukum Keluarga, Hukum Waris, Hukum Keluarga Menurut KUHP Perdata, 1984
14.   Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya,, Perkawinan dan Hukum Perkawinan, 1976
15.   Ko Tjay Sing, Hukum Keluarga, ---
16.   Purwodarminta, Kamus Umum Indonesia, 1982
17.   Retno Wulan Sutantio, Wanita dan Hukum, 1979
18.   Sibekti, Pokok-pokok Hukum Perdana, 1984
19.   Soetojo Prawirohamidjojo dan Asef Safiodin, Hukum Orang dan Keluarga, 1982
20.   Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, 1982
     
     
Inherent UGM
Gedung Pusat UGM
Lt 3 Sayap Utara
Bulaksumur
Telp. (0274) 564416